Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI menyoroti sistem kelistrikan di Provinsi Aceh yang kerap terjadi pemadaman bergilir, dan berdampak kepada aktivitas masyarakat Serambi Mekkah. Oleh karenanya, Komisi VI DPR RI akan memitigasi hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait.
“Listrik di Aceh ada byarpet-nya, sementara over supply 224 megawatt. Sebenarnya persoalannya di mana? Jadi, ada beberapa yang terkait dengan transmission. Transmission di Penyertaan Modal Negara (PMN) yang Rp10 triliun di tahun 2023. Di Aceh menyerap kurang lebih sekitar Rp60 miliar dikali 2, maka Rp120 miliar untuk dua transmision,” kata Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Banda Aceh, Aceh.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap persoalan terkait distribusi dan transmission listrik di Aceh dapat segera diselesaikan, mengingat di hulu terjadi over supply sebesar 224 megawatt, sehingga pihaknya mengingatkan agar hal ini yang harus dimitigasi ke depannya.
Saat ini PLN telah mengeluarkan aplikasi yang diberi nama PLN Mobile, sehingga setiap terjadi permasalahan yang berkaitan dengan listrik, aplikasi itu akan menginformasikan berbagai hal terkait sistem kebutuhan kelistrikan, maupun keluhan lainnya.
Sejak awal aplikasi tersebut diterbitkan, hingga saat ini memang mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Dimulai dari lebih user interface-nya, dan kemudahan praktis lainnya.
Dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja, terungkap bahwa kondisi kelistrikan Aceh eksisting di antaranya, dengan sistem grid, total daya mampu sebesar 669 megawatt, dengan beban puncak 445 megawatt, dan surplus 224 megawatt. Sementara dengan sistem isolated, total daya mampu 27 megawatt, beban puncak 24,3 megawatt dan surplus sebesar 2,7 megawatt.
Untuk realisasi rasio desa berlistrik (RD) Sumatera-Kalimatan periode Juni 2022, di Aceh terdapat 6,497 jumlah desa di mana secara keseluruhan semuanya sudah berlistrik.