Survei elektabilitas menjadi pendidikan politik untuk rakyat. Namun, patut diingat bahwa situasi mandat rakyat pada Pemilu 17 April 2019 mengamanatkan PDI Perjuangan untuk memenangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Setelah amanat itu terwujud, saat ini PDI Perjuangan fokus terhadap masalah yang langsung bersentuhan dengan rakyat, misalnya langka dan mahalnya harga minyak goreng, tahu, tempe, dan juga daging.
Kalau PDI Perjuangan tidak bisa mewujudkan demokrasi substansial berupa kesejahteraan rakyat, maka dampaknya akan menimpa partai dan kandidat capres ke depan.
Jika mandat itu tidak dibereskan, maka rakyat akan mengadili, belum selesai masa pemerintahan sesuai amanat Pemilu kok mau mencalonkan kandidat lagi. Dalam Bahasa Jawa ini namanya ‘nggege mongso’. Berbuat sesuatu sebelum tiba waktunya.
Terkait kandidat PDI Perjuangan dalam Pilpres 2019, semua kader punya hak yang sama. Nantinya, keputusan akhir akan ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai politisi yang tahu persoalan bangsa ini ke depan, dengan segala pengalaman besar beliau. Tentu dengan mempertimbangkan dukungan elektoral berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya atau survei-survei yang ada.
Partai itu tugasnya tak hanya mengusung capres, tapi juga bagaimana mencari solusi atas persoalan bangsa ke depan. Termasuk soal ideologi, menjaga Indonesia dalam bingkai NKRI, Pancasila harga mati, dan juga terkait kesejahteraan rakyat.
Dalam era digital yang semuanya berkembang serba cepat ini, PDI Perjuangan yang sudah lima kali ikut pemilu, akan melihat semua hal secara matang. Termasuk hasil dari survei elektabilitas sebagai ‘schooling politic’.
Selengkapnya di