Setiap reshuffle seringkali sorotan kepada presiden cenderung didominasi hal-hal bersifat politis daripada teknokratisnya, namun reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai partai politik, kami dalam posisi menyiapkan orang-orang kalau diminta dan memenuhi standar kompetensinya.
Memang di media sosial banyak yang menyoroti mengapa naiknya Budi Arie dengan relawan Projonya mendukung Prabowo diangkat sebagai Menkominfo, juga pengangkatan Wamendes ada kecenderungan demikian. Tapi saya yakin Presiden Jokowi tak bermaksud dalam framing untuk mempersiapkan tim pemenangan Pemilu 2024, selain menunjukkan dipilihnya orang-orang yang bisa dipercaya presiden untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tugas berat di kementerian.
Kita berharap dan percaya saja pada apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi, namun kritik masyarakat soal politisasi jelang Pemilu 2024 itu tak bisa dihindarkan, dianggap sebagai masukan untuk presiden, tapi itu semua kembali kepada hak prerogatif presiden. Saya percaya, presiden tak akan menggunakan kewenangan beliau untuk dorongan electoral Pemilu 2024.
Soal tudingan bahwa Menkominfo nantinya akan menyetir media saat Pilpres 2024, era sekarang beda ya, baik peran DPR, media mainstream, media online. Di dalam birokrasi Kementerian Kominfo sendiri, dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya pasti netral. Birokrasi di Kemenkominfo punya sifat profesional dan bagus, tak bisa didrive untuk yang sifatnya politis. Kalaupun ada hal yang menyimpang, banyak hal untuk bisa mencermatinya nanti.
PDI Perjuangan akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sebagai kandidat yang diusung dalam Pemilu 2019 sampai Oktober 2024. Ini yang lebih penting. Reshuffle bukan soal mengganti Menteri A atau Menteri B, tapi bagaimana mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai selesai dan bagaimnaa kelanjutan permerintahn ini, yang kami yakin yang paling bisa meneruskan Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo.