Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak memasukkan nama Presiden kedua RI bukan berarti mengecilkan peran Soeharto. Yang benar, Keppres itu menempatkan pelaku Serangan Umum 1 Maret 1949 sesuai dengan proporsinya.

Di berbagai naskah akademik pun tertulis bahwa Soeharto yang memimpin Serangan Umum 1 Maret. Namun, yang namanya SU 1 Maret merupakan keputusan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Panglima Besar Jendereal Sudirman dan Presiden-Wakil Presiden Soekarno-Hatta.

Pada dokumen historikal di era Orde Baru, memang disebutkan peran Soeharto sebagai pelaksana milter serangan, tetapi peran Sultan HB IX sebagai Menhan, Panglima Sudirman serta Presiden Bung Karno ditiadakan. Ini yang harus diluruskan. Peran Soeharto tetap tidak ditiadakan, tapi ia hanya pelaksana perintah, bukan inisiator serangan.

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah gerakan kedaulatan pada dunia untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia tetap eksis. Namun, jangan sampai dikesankan bahwa terlaksananya Serangan Umum 1 Maret ini hanya karena peran seorang Soeharto.